Laporan E-Monev/PP39

POSBAKUM

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum

AREA BEBAS PUNGLI

Apabila anda melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang menunjukan indikas wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perlaku Aparat Pengadilan. Ajukan Laporan Pengaduan anda secara tertulis melalui meja informasi/Pengaduan pada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari dan Jam Kerja
Area Bebas Pungli

E-COURT

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.

SELENGKAPNYA

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan MA RI atau Peradilan dibawahnya.
Kunjungi

SELENGKAPNYA

SURVEY PELAYANAN PUBLIK

Mohon bantuannya saudara untuk mengikuti survey Indek Kepuasan Masyarakat & Survey Indek Persepsi Korupsi. Guna Sebagai peningkatan pelayanan yang baik menuju WBK & WBBM.

SELENGKAPNYA

HUT MARI KE-76

Kami Keluarga Besar Pengadilan Agama Mungkid Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia dan Dirgahayu Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Ke-76 " Memantapkan Kemandirian Badan Peradilan Melalui Pelayanan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi"

ANUGERAH MAHKAMAH AGUNG

Alhamdulillah Pengadilan Agama Mungkid kembali menerima Gelaran Anugerah Mahkamah Agung 2021 terkait Pelaksanaan E-Court. Anugerah ini merupakan apresiasi yang diberikan kepada pengadilan-pengadilan, advokat, dan juga hakim mediator yang telah memanfaatkan peradilan elektronik (E-Court), pelaksanaan gugatan sederhana, dan juga pelaksanaan mediasi dengan baik. Semoga Anugerah Mahkamah Agung 2021 dapat menginspirasi tata kelola peradilan Indonesia agar semakin efisien.