Hits: 1049

Hits: 1106

VISI

Menuju Terwujudnya Pengadilan Agama Mungkid Yang Agung

MISI

Mewujudkan Pengadilan Yang Mandiri, Independen, Bebas dari campur tangan pihak lain.

Memberikan Pelayanan Hukum kepada Pencari Keadilan Secara Primer, Transparan Tanpa Diskriminasi.

Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengadilan Agama Mungkid yang Profesional dan Berakhlak Mulia.

Memberikan Informasi Hukum dan Bertanggung jawab secara Oral Maupun Virtual.

Hits: 918

A. Pendahuluan

Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.

Selengkapnya KLIK DISINI

Hits: 946

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Fungsi

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
4. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
5. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
6. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
7. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
8. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.